Tampung Aspirasi Publik, KPID Jawa Barat Gelar FGD Revisi P3SPS

- Senin, 13 September 2021 | 17:18 WIB
KPID Jawa Barat mengundang berbagai elemen  terlibat dalam pembahasan revisi Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS). (istimewa)
KPID Jawa Barat mengundang berbagai elemen terlibat dalam pembahasan revisi Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS). (istimewa)

BANDUNG, AYOPURWAKARTA.COM - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengundang berbagai elemen terlibat dalam pembahasan revisi Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS). Akademisi, tokoh masyarakat, asosiasi lembaga penyiaran, dan praktisi hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Ruang Oemi Abdurrachman, FIkom Unpad, Senin 13 September 2021.

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet menyampaikan jika pelibatan publik dalam pembahasan P3SPS adalah keharusan bagi KPID Jawa Barat, sebagai ikhtiar mendorong terciptanya konten siaran yang sehat pada televisi dan radio di Jawa Barat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Dan P3SPS ini perangkat aturannya, sehingga dalam revisinya kami ingin bahas dan kawal bersama-sama masyarakat Jawa Barat," kata Adiyana.

Dalam FGD, Dekan Fikom Unpad Dadang Rahmat Hidayat yang juga menjadi salahsatu narasumber menyampaikan jika tahap revisi ini adalah kesempatan untuk memperbaharui regulasi, mengingat terus berkembangnya dinamika dan teknologi media penyiaran.

“Kami menyambut baik, kita optimalkan kesempatan ini untuk merumuskan aturan demi kemasalahatan publik. Dalam prosesnya juga harus dikawal dan diperjuangkan, agar usulan kita bersama bisa masuk pada naskah revisi nanti,” kata Dadang.

Beberapa poin krusial disoroti peserta diskusi, Eni Maryani salah satunya. Eni yang mewakili akademisi sekaligus aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyoroti soal hilangnya batasan pada definisi kepentingan publik dalam draf revisi yang ia terima.

“Meskipun ini masih draf, tapi saya tidak melihat ada penjelasan soal kepentingan publik yang lebih jelas di sini. Jangan sampai acara pribadi, jadi disiarkan berlama-lama dengan alasan masih ada kepentingan publiknya,” ujar Eni.

Dalam diskusi yang dinamis, masing-masing narasumber memberikan masukan yang berharga, seperti pengaturan isi siaran lingkungan, kelompok rentan, siaran jurnalistik, perlindungan dan pengaturan jam anak anak, hingga keselarasan aturan dalam kacamata hukum tata Negara.

Selain diikuti semua komisioner KPID Jawa Barat, FGD ini dihadiri tokoh dan staekholder penyiaran Jawa Barat seperti Dian Wardiana, Herlina Agustin, Pandan Yudha Pramesti, Nusyawal, Zen Al-Faqih, ATVLI, ATSDI, PRSSNI, dan Bidang IKP Dinas Kominfo Jawa Barat.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

Head To Head Persib vs Borneo FC Siapa Paling Dominan?

Kamis, 23 September 2021 | 11:28 WIB

Tata Cara Salat Tahajud dan Doa Setelahnya

Rabu, 22 September 2021 | 12:18 WIB
X