LBH GP Ansor Purwakarta Minta DPMD Revisi SE Pilkades

- Jumat, 1 Oktober 2021 | 14:07 WIB
Ilustrasi -- Pilkades Serentak. (Ayobandung.com)
Ilustrasi -- Pilkades Serentak. (Ayobandung.com)



PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Purwakarta meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat mencabut revisi surat edaran (SE) nomor 140/Kep.429-DPMD/2021.

Surat edaran tersebut menyatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021 tidak berubah.

Ketua LBH Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Purwakarta M. Idris Wikarso mengatakan, jika surat edaran itu tidak dicabut disinyalir mencederai nilai-nilai demokrasi dan melanggar konstitusi, karena dengan ditundanya Pilkades selama dua bulan tidak menutup kemungkinan DPT bertambah, baik kalangan pemilih pemula, pensiun TNI/Polri, perpindahan penduduk, dan juga lainnya. "Kami juga meminta DPMD berkoordinasi dengan pihak lain mengupayakan DPT bertambah," kata dia, Jumat, 1 Oktober 2021.

Selain itu, LBH GP Ansor juga meminta memperhatikan honor panitia karena dalam surat edaran tersebut disebutkan tidak ada penambahan anggaran. "Kerjanya ditambah, otomatis honor juga harus ada penambahan akibat penundaan ini," ujar dia.

Apabila poin-poin yang telah disampaikan pada audensi kemarin tidak dihiraukan DPMD, dia menegaskan LBH Ansor Purwakarta akan mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Barat untuk mencabut atau merevisi aturan tersebut. "Kami juga akan mengadukan permasalahan Pilkades Purwakarta ke Komnas HAM," ucap Idris.

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Terkini

Jadwal Acara TV RCTI, Sabtu, 23 Oktober 2021

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:44 WIB
X