Wisata 2 Waduk Purwakarta Dinilai Semakin Potensial Bila KJA Berkurang

- Kamis, 12 Maret 2020 | 15:29 WIB
Waduk Jatiluhur. (Ayobandung.com/Ananda M Firdaus)
Waduk Jatiluhur. (Ayobandung.com/Ananda M Firdaus)

JATILUHUR, AYOPURWAKARTA.COM -- Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan SK terkait Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur dan Cirata harus dikurangi. Pengurangan itu berkaitan dengan suksesi program Citarum Harum.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Purwakarta Budi Supriadi mengatakan, jumlah KJA di Waduk Jatiluhur saat ini berjumlah sekitar 38.000. Sementara di perairan Waduk Cirata yang mencakup tiga Kabupaten yakni, Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Cianjur, KJA terhitung sekitar 98.000.

"Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat, KJA di waduk Jatiluhur sebanyak 38.000 (dikurangi) menjadi 11.300, dan Waduk Cirata dari 98.000 disisakan sebanyak 7.000 hingga 2023 mendatang," ungkap Budi, Rabu (11/3/2020).

Menurutnya, pengurangan jumlah KJA setidaknya akan berdampak terhadap kualitas air sehingga lebih bersih. Namun diakui atau tidak, masyarakat akan kehilangan pekerjaan, baik pemilik KJA atau pun buruh kasar yang biasa mengais rezeki lewat fasilitas itu.

"Itu sedang kami pikirkan mencari solusi agar mereka tetap bisa memiliki penghasilan," ujarnya.

Pemerintah daerah, provinsi, dan pusat juga sedang tengah mewacanakan terkait nasib para penambak itu. Apakah mereka akan diarahkan menjadi petani kelompok ikan atau Culture Based Fisheries (CBF). Namun kedua opsional itu belum tentu menjadi alternatif utama karena masih ada potensi garapan di bidang lainnya.

"Makanya nanti kami akan bekerja sama dengan Disnakertrans soal peluang pekerjaan pasca pengurangan KJA di dua waduk itu," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta Irfan Suryana mengatakan, kedua waduk itu memang menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan.

Ia menilai, jika kualitas air lebih baik dibandingkan sekarang, maka sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata. Namun, ia mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan pariwisata di dua waduk tersebut karena pengelolaannya ada di bawah Badan Usaha Milik Negera (BUMN).

Halaman:

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Terkini

Bumdes Subang Katalisator Pembayaran Pajak

Jumat, 13 Agustus 2021 | 14:14 WIB

Curhat PKL di Purwakarta Setelah PPKM Diperpanjang

Rabu, 4 Agustus 2021 | 17:59 WIB

Pilkades 2021 Ditunda, Ini Kata Bupati Purwakarta

Selasa, 3 Agustus 2021 | 20:31 WIB
X