Dedi Mulyadi Tolak Wacana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:03 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menyoroti wacana pemerintah mengenakan pajak untuk sejumlah kebutuhan pokok dan jasa pendidikan di Indonesia.

Wacana tersebut masih berbentuk draf yang akan diserahkan Kementerian Keuangan kepada Presiden Joko Widodo.

Ia secara tegas menolak wacana tersebut karena dinilai tidak tepat. Menurutnya, masih banyak hal yang bisa dikenakan pajak selain sembako dan jasa pendidikan.

"Saya tegas menolak pajak untuk bahan pokok produk pertanian. Negara tak boleh ambil untung dari kebutuhan pokok rakyat," ujar Dedi, Sabtu 12 Juni 2021.

Ia menilai, jika sembako yang berasal dari produk pertanian dikenakan pajak 5 hingga 12 persen, maka petani akan semakin rugi karena ongkos produksi semakin tinggi.

"Dengan rencana kenaikan pajak itu, maka prinsip-prinsip negara menyediakan pangan sebagai bagian dari fungsi negara melindungi rakyat menjadi hilang. Harusnya negara melindungi pengadaan dan ketersediaannya," kata dia.

Dedi memiliki gagasan agar wacana tersebut dialihkan dengan meningkatkan pajak plastik karena perusahaan atau industri yang menggunakan bahan baku plastik lebih cocok untuk dikenakan pajak yang tinggi. Sebab mereka menghasilkan sampah plastik yang hingga kini menjadi masalah lingkungan.

"Pajaknya ditingkatkan saja. Nah uang pajaknya itu kan bisa digunakan untuk pengelolaan limbah termasuk plastik mulai dari desa setiap daerah," ujar Dedi.

Hal tersebut, kata Dedi, lebih baik dibanding dengan mengenakan pajak pada sembako seperti cabai dan beras. Sebab selama ini sembako lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tidak meninggalkan problem sampah di lingkungan.

Halaman:

Editor: Nur Khansa

Tags

Terkini

Sastra Sunda: LAWUNG DI BASISIR CIUJUNG

Senin, 4 Oktober 2021 | 11:46 WIB

Lapas Purwakarta Panen Raya Sayuran Hidroponik

Kamis, 30 September 2021 | 16:59 WIB

Bumdes Subang Katalisator Pembayaran Pajak

Jumat, 13 Agustus 2021 | 14:14 WIB

Curhat PKL di Purwakarta Setelah PPKM Diperpanjang

Rabu, 4 Agustus 2021 | 17:59 WIB
X