Polemik Atribut Keagamaan, P2G: Pernyataan Dirjen PAUD Buat Guru Resah

- Jumat, 12 Februari 2021 | 20:35 WIB
Ilustrasi siswa PAUD. (Irfan Al-Faritsi/ayobandung.com)
Ilustrasi siswa PAUD. (Irfan Al-Faritsi/ayobandung.com)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut pernyataan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Jumeri, mengenai guru agama tidak boleh menetapkan atribut keagamaan sebagai kewajiban membuat para guru resah.

“Kami menilai pernyataan Pak Jumeri justru bertentang dengan SKB 3 Menteri itu sendiri. Pernyataan tersebut telah membuat para guru agama menjadi resah,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, di Jakarta, Jumat (12/2).

Ia mengatakan bahwa pernyataan Dirjen Kemendikbud itu telah membuat para guru Pendidikan Agama Islam resah. Terutama mengingat adanya Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Agama Islam (PAI) dalam struktur kurikulum sekolah, yang justru memuat tentang materi mengenakan penutup aurat dan atribut keagamaan Islam lainnya.

Misalnya ketika siswa/siswi belajar Alquran, para siswa wajib mengenakan jilbab. Atau selama pembelajaran PAI berlangsung, guru-guru akan meminta siswa/siswinya mengenakan atribut keagamaan seperti jilbab, peci, dan membawa kitab suci.

"Kewajiban penggunaan atribut keagamaan dalam proses pembelajaran agama ini juga saya rasa ada dalam kompetensi mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu atau Aliran Kepercayaan," kata mantan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) itu.

P2G memandang esensi pesan dari SKB 3 Menteri adalah pelarangan terhadap sikap diskriminatif sekolah/daerah terkait aturan wajib mengenakan jilbab bagi siswi non-Muslim dan aturan pelarangan jilbab bagi siswi Muslim. Larangan sikap diskriminatif itu sangat disetujuinya.

“Tidak ada tawar-menawar perihal ini,” tambah Kabid Kajian Guru P2G, Agus Setiawan.

Akan tetapi jika aturan SKB 3 Menteri juga dimaknai Kemendikbud dengan melarang guru Pendidikan Agama Islam mengimbau dan mewajibkan siswa muslim mengenakan atribut keagamaan, khususnya dalam proses pembelajaran PAI, itu jelas berpotensi melanggar Permendikbud tentang Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian termasuk UU Guru dan Dosen. Pernyataan Dirjen Kemendikbud juga berpotensi menyalahi prinsip dasar pendidikan yang juga tertuang dalam aturan kurikulum yang dibuat Kemendikbud sendiri, yaitu, proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah tak hanya memuat aspek kognitif (pengetahuan) saja.

Akan tetapi sebuah proses edukatif untuk membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Apalagi untuk jenjang pendidikan dasar, pembentukan aspek sikap dan keterampilan lebih dominan ketimbang kognitif. "Mengenal dan menggunakan atribut keagamaan dalam proses belajar PAI adalah satu satu bentuk pembentukan sikap dan keterampilan siswa muslim. Apalagi di SD dan SMP. Mereka akan mengenal atribut agamanya masing-masing, dihayati, diamalkan, dilanjutkan kepada kompetensi lainnya sesuai jenjang kelas," kata Agus.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Terkini

Ini Alasan Suntik Vaksin Covid-19 di Bagian Lengan

Jumat, 20 Agustus 2021 | 17:51 WIB

Doa-Doa agar Terhindar dari Berbagai Penyakit

Rabu, 14 Juli 2021 | 12:35 WIB

Tips Melakukan Perawatan Rem Cakram Sepeda Motor

Selasa, 13 Juli 2021 | 18:08 WIB

Cek, BLT Apa Saja yang Disalurkan Pekan Ini?

Jumat, 9 Juli 2021 | 10:07 WIB
X