BPKN Soroti Pernyataan Mahfud MD dalam Penanganan Pinjol Ilegal

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:00 WIB
Wakil Ketua Komisi 2 Bidang Komunikasi dan Edukasi pada BPKN RI, Firman Turmantara Endipradja. (Ayopurwakarta.com/Dede Nurhasanudin)
Wakil Ketua Komisi 2 Bidang Komunikasi dan Edukasi pada BPKN RI, Firman Turmantara Endipradja. (Ayopurwakarta.com/Dede Nurhasanudin)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM - Wakil Ketua Komisi 2 Bidang Komunikasi dan Edukasi pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Firman Turmantara Endipradja menyoroti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal youtube Kemenko Polhukam RI akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal karena banyak pasal yang dilanggar mulai pasal tentang tindak kekerasan dan juga pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan yang ada di KUHP. Masyarakat korban pinjol ilegal untuk tidak lagi membayar tagihan. Bagi para korban untuk melapor polisi apabila masih meminta untuk membayar disertai dengan peneroran.

Namun bagi yang sudah ada izin dan sah diberikan kesempatan untuk berkembang karena justru itu yang diharapkan.

"Yang saya soroti itu mengenai status pinjol legal diberikan kesempatan untuk berkembang," kata Firman, Kamis 21 Oktober 2021.

Firman menilai bahwa kebijakan itu muncul pertanyaan sejauh mana pemerintah dapat menjamin pinjol legal dalam praktik penagihan tidak melakukan cara teror, kekerasan, intimidasi dan lainnya seperti pinjol-pinjol ilegal.

"Persoalannya apa beda pinjol legal dengan pinjol ilegal, apakah hanya persoalan ada izin atau tidak ?, apakah pinjol legal tidak ada yang melakukan praktek penagihan kepada konsumen seperti pinjol-pinjol ilegal ?," kata Firman pertanyakan.

Menurutnya, pada dasarnya bagi pelaku usaha, termasuk perusahaan pinjol legal yang melanggar hak-hak konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sanksi yang cukup berat, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 18. UUPK juga dapat mengenakan tiga sanksi sekaligus kepada perusahaan pinjol legal, yakni sanksi perdata (gantirugi/kompensasi) dan sanksi pidana maksimal 5 tahun kurungan atau denda 2 miliar vide Pasal 19 jo Pasal 62), serta sanksi administrasi/pencabutan ijin (Pasal 63).

Selain itu, pinjol ilegal maupun legal juga sama bisa dijerat dengan undang-undang ITE, UUPK dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, di antaranya seperti POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK No 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Langkah tegas OJK melalui Satgas Waspada Investasi bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak cukup hanya menindak pinjol ilegal, tapi juga terhadap pinjol legal yang melanggar hukum maupun melakukan tindak kejahatan. Karena tidak sedikit pengaduan konsumen atas tindakan pinjol legal yang melakukan teror, tindak kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, atau pencemaran nama baik terhadap konsumen.

"Kepedulian pemerintah atas maraknya penagihan utang dari pinjol ilegal lewat pernyataan Mahfud MD agar tidak sebatas pernyataan semata, tapi perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi tentang tidak perlunya lagi membayar pinjol, sehingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung itu.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Alasan Suntik Vaksin Covid-19 di Bagian Lengan

Jumat, 20 Agustus 2021 | 17:51 WIB

Doa-Doa agar Terhindar dari Berbagai Penyakit

Rabu, 14 Juli 2021 | 12:35 WIB

Tips Melakukan Perawatan Rem Cakram Sepeda Motor

Selasa, 13 Juli 2021 | 18:08 WIB

Cek, BLT Apa Saja yang Disalurkan Pekan Ini?

Jumat, 9 Juli 2021 | 10:07 WIB
X