Kompensasi Nelayan Patimban Tidak Kunjung Cair, Komisi II DPRD Jabar: Kami Perjuangkan

- Senin, 22 November 2021 | 21:48 WIB
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yuningsih menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu terkait permasalahan kompensasi pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, 11 November 2021. (dok Humas DPRD Jabar)
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yuningsih menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu terkait permasalahan kompensasi pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, 11 November 2021. (dok Humas DPRD Jabar)

BANDUNG, AYOPURWAKARTA.COM - Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu menyuarakan aspirasi nya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh anggotanya, Yuningsih bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Hermansyah menerimanya dengan menggelar audiensi di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.

Yuningsih mengatakan jika pembangunan Pelabuhan Patimban ini memakan proses pengkajian dan pembangunan yang cukup lama sehingga masalah pasti muncul seperti kompensasi. Namun demikian pihaknya akan menindaklanjutinya dengan merencanakan untuk meninjau langsung dengan pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Mewujud Maritim, Pelabuhan Patimban Bakal Dorong Ekonomi JabarBaca Juga: Mewujud Maritim, Pelabuhan Patimban Bakal Dorong Ekonomi Jabar

"Keluhan ini pernah ada, ini terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi. Ini jelas kami juga protes. Kami tindak lanjuti, Komisi II dan pa kadis serta DPR pusat yaitu Komisi 4 untuk melihat kesana," katanya di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis 11 November 2021.

Dari peninjauan langsung tersebut, menurut Yuningsih, pihaknya dapat mengetahui apakah dapat diperbaiki, karena aturan aturan mengenai Pelabuhan Patimban turun langsung dari Pemerintah Pusat

"Jika betul ini di area tangkap nelayan, bisakah ini diperbaiki, karena rekomendasi nya dari sana (Pemerintah Pusat)," ujar Yuningsih.

Menanggapi soal bantuan bagi nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Yuningsih menyebut, nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.

"Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi admistrasi nya seperti kartu nelayan," ucapnya.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Persib Kalahkan Persija Lewat Drama Adu Penalti

Senin, 22 November 2021 | 17:22 WIB

Bolehkan Anak Minum Teh? Ini Penjelasannya

Rabu, 3 November 2021 | 19:04 WIB
X